Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Peradilan Indonesia: Antara Tradisi dan Modernisasi

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum adat dalam sistem peradilan Indonesia di tengah dinamika modernisasi hukum nasional. Studi ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi sistem hukum nasional berbasis hukum positif, hukum adat tetap hidup dan memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan historis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi konstitusional sebagai bagian dari sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, modernisasi sistem peradilan sering kali mengabaikan aspek kultural dan lokalitas hukum adat, yang berpotensi menggerus eksistensinya. Ketidaksinkronan antara sistem hukum formal dan praktik hukum adat masih menjadi tantangan yang memerlukan solusi integratif. Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa hukum adat tidak dapat dipisahkan dari identitas hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi yang memungkinkan hukum adat berperan secara proporsional dalam sistem peradilan nasional tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan universal dan modernitas hukum.