Analisis Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Dalam Pelayanan Pimpinan Daerah

Abstrak

Tujuan Penelitian. Penulisan tesis ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam Pelayanan Pimpinan Daerah.
Bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, paradigma yang digunakan dalam penelitian ini constructive interpretivisme serta analisis yang digunakan adalah studi pustaka. Teori yang digunakan adalah Teori kinerja menurut Agus Dwiyanto yang menyatakan bahwa indikator kinerja terdiri dari produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responbilitas dan akuntabilitas.
Hasil. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan pimpinan daerah secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa yang perlu ditingkatkan seperti pada indikator kualitas layanan, Seksi Humas Protokol dan Pelayanan belum memiliki Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan pimpinan daerah, kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia pada bagian humas yang masih kurang, terbatasnya kewenangan dalam menerbitkan berita kegiatan pimpinan di website pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta sarana dan prasana yang mendukung pelaksanaan tugas yang masih terbatas, dan perencanaan kebutuhan anggaran yang belum matang. Sedangkan pada indikator produktivitas, responsivitas, responbilitas, dan akuntabilitas sudah berjalan dengan baik. Oleh karena itu saran dari peneliti yaitu membuat Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan pimpinan Daerah, Kemudian menambah Sumber Daya Manusia pada bagian pemberitaan, mengusulkan kepada Pimpinan agar pemberitaan di luar Provinsi Sumatera Barat diberikan kewenangan kepada Badan Penghubung, mengusulkan pengadaan sarana dan prasaran pendukung kegiatan pelayanan pimpinan dan membuat perencanaan anggaran yang matang untuk pelaksanaan kegiatan pimpinan sehingga pelayanan kepada Pimpinan Daerah dapat berjalan maksimal.
Kesimpulan. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat dalam pelayanan pimpinan daerah secara umum sudah cukup baik, terutama pada aspek produktivitas, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat kendala pada aspek kualitas layanan, seperti belum tersusunnya SOP, keterbatasan SDM dan sarana pendukung, serta perencanaan anggaran yang belum optimal. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui penambahan tenaga, penyediaan sarana, serta koordinasi lintas instansi. Untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan penyusunan SOP, peningkatan kualitas SDM, pengadaan peralatan pendukung, serta kewenangan yang lebih luas dalam publikasi kegiatan pimpinan daerah.