JUDICIAL : Journal of Indonesian Crime and Law

Analisis Yuridis Mengenai Narkotika Dikaitkan DenganHukum Positif Yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam

ALI SAID AUFARUL U — 2026-07-28

Menganalisis dan mengkaji sanksi hukum terhadap tindak kejahatan narkoba dalam perspektif hukum
positif dan hukum pidana Islam. Latar belakang penelitian ini didasari oleh tingginya angka
penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta kurangnya efek jera dari sanksi hukum yang berlaku saat
ini, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di sisi lain, hukum
Islam juga memiliki prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk menangani kejahatan narkoba,
meskipun istilah narkotika tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini
menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif normatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana
narkotika, termasuk hukuman mati, penjara, dan rehabilitasi. Sementara itu, hukum Islam memandang
narkoba serupa dengan khamr karena efek memabukkannya, sehingga sanksinya dapat berupa had atau
ta’zir tergantung pada ijtihad ulama.

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas oleh Pelaku Usaha

afisa muftikh — 2026-07-29

Transaksi kendaraan bermotor bekas oleh pelaku usaha merupakan kegiatan ekonomi yang semakin marak di masyarakat. Meskipun demikian, tidak sedikit konsumen yang mengalami kerugian akibat kurangnya transparansi informasi, tidak adanya jaminan tertulis, serta lemahnya tanggung jawab hukum dari pelaku usaha terhadap kondisi barang yang dijual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan bekas, serta bagaimana implementasi tanggung jawab pelaku usaha dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan lapangan, melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen belum berjalan secara optimal. Banyak showroom kendaraan bekas tidak memberikan informasi secara menyeluruh dan tidak menyediakan perjanjian tertulis, sehingga konsumen berada dalam posisi lemah ketika terjadi sengketa. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan regulasi, edukasi hukum kepada konsumen, dan pengawasan terhadap pelaku usaha agar prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dapat ditegakkan dalam transaksi kendaraan bekas.

Analisis Implementasi KUHP Baru terhadap Efektivitas Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Oktavia Damayanti — 2026-07-30

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terhadap efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada kebutuhan reformasi hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial, politik, dan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis perundang-undangan serta studi komparatif terhadap KUHP lama. Data diperoleh melalui kajian dokumen hukum, literatur akademik, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk memperkuat temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa sejumlah perubahan signifikan, terutama dalam aspek penyesuaian sanksi pidana, pengaturan tindak pidana baru, serta penguatan prinsip keadilan restoratif. Namun, efektivitas implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, resistensi budaya hukum, dan kebutuhan harmonisasi dengan peraturan lain. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan KUHP Baru dalam meningkatkan efektivitas peradilan pidana sangat bergantung pada konsistensi penerapan, kesiapan institusi, serta dukungan masyarakat.

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembagian Hak Waris Anak Angkat dikaitkan oleh Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Ikhlas Nawawi — 2026-07-28

Kedudukan dan hak waris anak angkat dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. Latar
belakang penelitian ini didasarkan pada realita sosial bahwa banyak pasangan yang tidak memiliki
keturunan biologis memilih untuk mengangkat anak, namun status hukum anak angkat sebagai ahli
waris masih menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks hukum waris di Indonesia yang menganut
dualisme sistem hukum: Islam dan perdata Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian
kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, yang
membandingkan ketentuan hukum waris Islam dan hukum perdata terhadap status serta hak waris anak
angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak waris
kecuali melalui wasiat wajibah maksimal 1/3 dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Sebaliknya,
menurut Hukum Perdata (Staatsblad 1917 No. 129), anak angkat dianggap memiliki kedudukan yang
sama dengan anak kandung, termasuk dalam hak waris. Oleh karena itu, terjadi perbedaan prinsipil
antara kedua sistem hukum tersebut dalam memposisikan anak angkat sebagai ahli waris.

Analisis Implementasi Pencegahan Perundungan (Bullying) dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Iif Abdur Rahman Farid — 2026-07-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan
sekolah berdasarkan perspektif hukum perlindungan anak. Pendekatan yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan, yuridis, dan konseptual. Data
dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis peraturan terkait. Hasil menunjukkan bahwa
meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar perlindungan, implementasi pencegahan
perundungan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum pelaku, korban, dan
masyarakat; lemahnya koordinasi antar pihak terkait; serta keterbatasan sumber daya untuk
penanganan kasus. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbesar anak
dan partisipasi aktif berbagai pihak menjadi kunci efektivitas pencegahan. Disarankan agar
pemerintah meningkatkan sosialisasi hukum, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mendorong
pembentukan kebijakan yang lebih proaktif untuk melindungi anak dari perundungan secara
sistematis.

Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dihubungkan Dengan Pasal 81 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 Dan Atau Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Laila Nur Akmala — 2026-07-28

Kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan tren yang meningkat setiap
tahunnya dan menimbulkan dampak psikologis, sosial, serta hukum yang kompleks bagi
korban. Meskipun telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan seperti
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya di
lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis
sejauh mana sistem hukum di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang
efektif dan berkeadilan bagi anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor: 163/Pid.Sus/2020/PN Brebes, perlindungan
hukum terhadap anak korban sebagian telah diterapkan, seperti pemeriksaan tertutup,
penyamaran identitas korban, dan pendampingan hukum. Namun, aspek pemulihan
seperti rehabilitasi psikologis dan pemberian restitusi belum diakomodasi secara
maksimal dalam putusan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya
penguatan sistem peradilan pidana anak yang lebih ramah anak dan berorientasi pada
pemulihan korban secara menyeluruh, termasuk penyediaan layanan psikososial,
rehabilitasi, dan restitusi. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum terhadap
anak sebagai korban kekerasan seksual dapat berjalan secara komprehensif dan
berkeadilan.

Analisis Yuridis Mengenai Legalitas Transportasi Online Dikaitkan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

idris afandi — 2026-07-28

Menganalisis legalitas transportasi online, khususnya ojek online, dalam perspektif hukum di Indonesia
setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019. Latar belakang
penelitian ini berangkat dari ketidaksesuaian antara praktik ojek online di lapangan dengan ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak
mengakui sepeda motor sebagai angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan sumber data sekunder
dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019
mencoba memberikan payung hukum bagi operasional ojek online, keberadaannya masih menimbulkan
kontroversi karena bertentangan dengan hierarki norma yang lebih tinggi dan tidak mengubah status
hukum sepeda motor sebagai angkutan umum. Oleh karena itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi yang
lebih komprehensif untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku transportasi
online serta pengguna jasanya.