Jurnal Justice Aswaja

PEMBERLAKUAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Bustaman Bustaman, Agustiana Agustiana, Muhammad Faris K , Eka Rifqotunnada — Sel, 05 Des 2023 00:00:00 +0000

Dalam hal ini pengangkatan anak atau yang dikenal dengan adopsi merupakan tindakan untuk mengakui bahwa anak tersebut sebagai anaknya sendiri dimana dari segi kedudukan dan menjadi munculnya hubungan sedarah. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan hal ini tentunya untuk melidungi anak karena pada dasarnya pertimbangan dalam pengangkatan anak ini tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat. Anak merupakan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga melekat kepada harkat dan martabat manusia dimana terdapat hak-hak asasi yang sama dengan individu laiannya. Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No: 12/Pid.Sus/2022/PN.Sbr)

Agus Sugiarto, Asep Hermawan, Dila Putri Fadillah, Fajar P.D — Sel, 05 Des 2023 00:00:00 +0000

Dalam hal ini fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim dalam perkara No. 12/Pid.Sus/2022/PN Sbr adalah dari penerapan pasalnya, perbedaan saksi yang diajukan, unsur-unsur tindak pidannya, unsur yang memberatkan dan yang meringankan, barang bukti yang diajukan, dan segi penjatuhan pidannya. Pertimbangan berpengaruh terhadap amar/dictum. Adapun analisis hukum terlihat dalam penerapan pasalnya yang menyimpangi ketentuan asas lex specialis derogat legi generali dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menggunakan aturan umum dalam penerapan pasalnya dan menyimpangi aturan Khusus dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal ini hakim menggunakan teori Teori Relatif yang menekankan manfaat pidana untuk masa depan pelaku. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccaetur (supaya orang jangan melakukan kejahatan) dengan kata lain Majelis Hakim dalam mempertimbangkan putusan ini menetikberatkan kepada masa depan anak maka dibuatlah putusan yang paling menguntungkan bagi anak.