JUDICIAL : Journal of Indonesian Crime and Law

Sikap Majelis Kehormatan Kehakiman Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Dalam Putusan Yang Kontroversial

Bimo Jaya Santiko — 2025-11-03

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 menuai kontroversi karena diduga sarat dengan kepentingan politik dan melibatkan konflik kepentingan personal Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menegakkan kode etik terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar prinsip etik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap dokumen hukum, berita resmi, dan putusan MKMK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK menunjukkan ketegasan dalam menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman karena melanggar prinsip ketidakberpihakan dan integritas, serta memberikan preseden penting dalam penguatan pengawasan etik. Namun, kelembagaan MKMK yang bersifat ad hoc menandakan perlunya lembaga etik yang permanen. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi etik dalam menjaga integritas MK dan meningkatkan kepercayaan publik.

Peran Aktif Pemerintah dan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Pernikahan dibawah Umur

Astri Wulandari — 2025-10-29

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran aktif pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi praktik pernikahan di bawah umur, serta menilai efektivitas kolaborasi antara pemerintahan dan komunitas lokal dalam menekan angka perkawinan anak. Metode penelitian yang dipilih mengandung pendekatan yuridis-normatif terhadap kebijakan hukum, praktik pemberian dispensasi pernikahan, dan studi kasus dari berbagai daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan anak sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan pemerintah—misalnya edukasi kesehatan reproduksi dan pengawasan legal—dengan dukungan masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pendidik dalam membentuk norma sosial baru. Kolaborasi lintas sektor dan kampanye kesadaran di tingkat lokal terbukti paling efektif menekan angka praktik pernikahan dini. Penelitian merekomendasikan penguatan kerangka hukum, edukasi sosial berbasis komunitas, serta strategi komunikasi yang menempatkan hak anak sebagai pusat pendekatan preventif.

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit)

Muktar — 2025-10-29

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk pembunuhan yang dilakukan setelah terdapat jeda waktu yang cukup antara timbulnya niat dan pelaksanaan perbuatan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Sit terkait kesesuaian antara unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang terkandung didalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terbukti secara sah secara yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan tersebut sekaligus menjadi jaminan atas penerapan teori kepastian hukum serta dasar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Amilistiyani Amilistiyani — 2025-11-03

Anak merupakan individu yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, namun sering kali menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual yang mengancam keselamatan dan masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Indonesia, dengan studi kasus Putusan PN Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia peraturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, implementasinya masih mengalami berbagai kendala, antara lain minimnya pendampingan terhadap korban, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya fasilitas pemulihan bagi anak. Oleh karena itu, perlu sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat agar perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dapat terwujud secara efektif dan menyeluruh.

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM MELALUI PENDAFTARAN MEREK DAGANG PADA HOME INDUSTRI PEDESAAN

Dede Komaria — 2025-10-29

Perlindungan hukum terhadap merek dagang merupakan aspek penting dalam menjamin keberlanjutan usaha kecil, termasuk home industri di wilayah pedesaan. Kurangnya pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek menyebabkan tingginya risiko pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti pemalsuan dan penggunaan merek tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendaftaran merek dagang sebagai upaya perlindungan hukum terhadap produk-produk home industri serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan studi lapangan yang dilakukan pada beberapa pelaku home industri di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran merek memberikan perlindungan hukum yang bersifat eksklusif dan mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Namun demikian, pelaku usaha di pedesaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses informasi, biaya pendaftaran yang relatif tinggi, dan prosedur administrasi yang rumit. Penelitian ini merekomendasikan adanya peran aktif pemerintah dan lembaga terkait dalam melakukan edukasi hukum serta menyediakan fasilitasi pendaftaran merek untuk mendukung pertumbuhan home industri di pedesaan.